undang undang tentang bpd terbaru. 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 11 Juli 2016. undang undang tentang bpd terbaru

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Unduh. Mengingat : 1. Permendesa 4/2015 ttg BUM Desa. Peraturan Pemerintah ⇒ Tahun 2014 : PP 43/2014 tentang peraturan pelaksanan UU Desa ; PP 60/2014 tentang dana bersumber dari APBN ; ⇒ Tahun 2015 : PP 22/2015 tentang perubahan atas PP 60/2014 DISINI. Badan Permusyawaratan Desa “BPD” merupakan lembaga perwujudan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang. Sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa yang mengusung. Hak dan Kewajiban Kepala Desa 2023. 3. - 2 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentangUndang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. keanggotaan BPD di Desa perlu segera dilakukan persiapan dan proses pengisian keanggotaan BPD melalui Pemilihan Anggota BPD, maka demi kelancaran dan ketertiban proses pelaksanaannyaperlu disusunPetunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan Periode 2018-2024. UNDANG-UNDANG TENTANG DESA. Undang – Undang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah aturan pelaksanaan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6Permendagri 110 tahun 2016 ditandatangani Menteri Tjahjo Kumolo pada 30 Desember 2016 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89 pada tanggal 10 Januari 2017. Kami asumsikan yang Anda maksud dengan perdes adalah Peraturan Desa. [1] Pasal 81 angka 33 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) [2] Pasal. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur dari fungsi BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 2019, No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiHalaman ini telah diakses 1810 kali. 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 11 Juli 2016. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN. ADVERTISEMENT. 2 Dasar Hukum 1. Untuk mengikuti Undang Undang Guru Terbaru Terbaru, seorang guru atau dosen harus mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang ini. setneg. Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa. Adapun beberapa ketentuan pilkades sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri. Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa. 28 Desember 2017. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 110 Tahun 2017 tentang kebijakan. Dasar hukum UU 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 17 tahun 2014 tentang MD3 adalah: Pasal 2 ayat (1), Pasal 20, Pasal 20A, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan. (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. 2. Pencantuman Dasar Hukum di Dalam Peraturan Desa. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang Undang –. - 2 - Mengingat: 1. Melaksanakan urusan perencanaan. Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan; Mengingat: Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Hal ini bertujuan memperluas akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat menikmati kredit perbankan serta meningkatkan produksi pada sektor riil di Indonesia. Tiap desa selalu memiliki BPD. 2017. Sebelumnya, pemerintah telah membuat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD kepada. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. Undang-Undang ini membedakan hak kelembagaan BPD dan hak personal pengurus-pengurusnya, serta kewajiban mereka. E. 16085. Tupoksi BPD ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016. pdf. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah aturan pelaksanaan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan. Penjelasan mengenai dasar. Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini. Unduh. Tinggal di desa wilayah pemilihan. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional adalah peraturan penting yang mengatur seluruh sistem pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. Daftar Gaji PNS Golongan 2A & Tunjangannya 2023. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan. Jakarta Tanggal Penetapan. huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Mengingat : 1. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional. Buktinya, beberapa BPD mulai saling bertemu untuk melakukan sinergi bisnis. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 7. Bangunan Gedung. Itulah hal- hal terkait dengan BPD beserta syarat menjadi anggota BPD, untuk masa kerja seorang anggota BPD yaitu selama 6. permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang- Undang secara komprehensif; f. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. RUU Sisdiknas 2022 adalah Rancangan Undang-Undnag tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2022. Berkas. Link Download Contoh Surat Usulan Pemberhentian Anggota BPD TERBARU, Format Microsoft Word. TENTANG. 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Untuk melaksanakan pungutan desa secara legal, Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu membahas. waktu musyawarah BPD; d. APBN terdiri atas Anggaran Pendapatan Negara, Anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. id : 20 hlm. Berkas. Tata urutan peraturan perundang undangan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis. Dokumen ini juga mengacu pada Permendagri No. - 9 - Pasal 15 (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 4. Tunjangan itu akan diberikan satu kali dalam bentuk uang setelah mereka selesai menjalankan tugas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggeser posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa menjadi lembaga desa. Tim Ahli Baleg mengatakan, tunjangan purnatugas bagi kepala desa ini tertuang dalam Pasal 26 dan Pasal 50A. U. Penting diketahui bagi HR, ini panduan lengkap UU Ketenagakerjaan terbaru di Indonesia akan dibahas Mekari Talenta. 3 1. RUU Sisdiknas 2022 dibentuk pemerintah dalam rangka mengintegrasikan dan mencabut tiga Undang. JARI Indonesia Borneo Barat • 149 views. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan haluan penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan; Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, serta pelaksanaan Perawatan,. . Ketentuan yang Berlaku. Terima kasih. com - Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. DISINI. Suara. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan. are supporting and inhibiting factors that influence the role of BPD in forming village regulations. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN. Buku ini merupakan himpunan pemikiran mengenai urgensi dan analis perlunya pembentukan Undang-Undang tentang MPR tersendiri sebagai suatu referensi baru, bahwa mengingat pentingnya tugas dan kewenangan MPR sebagai lembaga kedaulatan rakyat dibutuhkan penguatan terkait dengan tugas dan kewenangan konstitusionalnya. UU BPD Menurut Desa. Rincian 35 Regulasi Terbaru OJK dalam Program Stimulus Perekenomian;. Pasal 15 (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Memilih dan dipilih, Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Mengingat : 1. Presiden Jokowi telah menerbitkan UU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilu. 3. TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 06 TAHUN 2014. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undang yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Mediabritarakyat-- Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di aturan Permendagri No. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan. Asas Rekognisi dan Asas Subsidiaritas adalah asas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk nyata desa dapat melaksanakan tata pemerintahan yaitu fungsi pemerintahan, keuangan, penetapan peraturan desa dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Selain kenaikan gaji, DPR juga mengusulkan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima tunjangan purnatugas. Download. Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa memposisikan kembali BPD sebagai lembaga legislatif desa. Unduh undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, yang mengatur tentang definisi, syarat, hak, kewajiban, dan organisasi advokat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);. UUD 1945 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, telah dilakukan perubahan, atau telah dihapuskan melalui perubahan terbaru UU tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang. BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, BPD melaksanakan tugas pengawasan. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang disebut dengan nama lain berfungsiDeskripsi. Silahkan share artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. Ke-17, Pasal 118 yang mengatur. - 2 - 2. 91 1. 71, TLN No. 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48671 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022. UU No. Dasar Hukum. Salah satunya adalah tentang kelembagaan di desa termasuk didalamnya BPD. *) (2) Setiap rancangan undang­undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk. 633. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan1. Gaji Pegawai Imigrasi & Tunjangan Kinerja 2023. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Perppu Cipta Kerja juga menjadi payung kepastian hukum dari ketidakpastian akibat putusan MK yang menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengisian Keanggotaan BPD; f. Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 11 Juli 2016. 4. PP No. 32 Tahun 2004 dan Rancangan Undang-undang tentang Desa tidak mengarah pada pembentukan Daerah Otonom Tingkat III sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggeser posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa menjadi lembaga desa. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP No. Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bupati/Walikota mengenai peresmian anggota BPD. Hak dan Kewajiban BPD. 167. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 1Q0 TAHUN 2016. 00. 03/2015. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Undang-undang pertama yang mengatur tentang HAM di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. PENDAHULUAN A. BPD merupakan “parlemen” di pemerintahan desa dan menjadi penyambung suara masyarakat desa. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 27 Oktober 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. go. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 55, disebutkan bahwa BPD mempunyai tiga fungsi utama, yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,. Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. 1. com. Permen Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 Maju. 05/2016. pencatatan data dan informasi mengenai BPD. Peemendagri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa/ BAMUS. **) (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Konten tersebut mengulas tentang Download Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Desa terbaru PDF dan Doc (Word). NOMOR 06 TAHUN 2014. Undang-Undang. telah ditetapkan oleh BPD berdasarkan Berita Acara dari Panitia Pemilihan di Desa serta berhak mengikuti. 27 Oktober 2021 Tanggal Pengundangan. 26, TLN No. 3. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. View Details PP nomor 47 tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014. PP. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Nomor: 16 Tahun 2021:. Badan/Pengarang: Indonesia. 11, LN. KETENTUAN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 (UU/2017/16) (2017) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 112Tahun 2014. com/Pixabay) Liputan6. 50108. 3. 8. Contoh Perdes atau Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa Terbaru, Simak Berikut Ini!. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan.